Bulog Ajukan Subsidi Pangan Hingga Rp 21 Triliun

Jakarta, AF – Perum Bulog mengajukan pagu subsidi pangan Rp 21,67 triliun pada RAPBN 2018. Sekitar Rp 18,49 triliun di antaranya untuk subsidi beras sejahtera (rastra) yang menyasar 14,33 juta rumah tangga sasaran (RTS), sisanya sebanyak Rp 2,50 triliun untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan Rp 670,75 miliar untuk marjin keuntungan.

Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menuturkan, pengajuan pagu anggaran tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah asumsi, di antaranya perkiraan inflasi 2018 sebesar 4%, total pengadaan 3,40 juta ton setara beras dan penyaluran 3,20 juta ton beras, serta harga pembelian pemerintah (HPP) yang masih mengacu pada Inpres No 5 Tahun 2015. Selain itu, biaya operasional yang menyesuaikan dengan perkiraan inflasi sehingga diperoleh harga penjualan beras (HPB) Rp 8.770 per kilogram (kg), harga tebus Rp 1.600 per kg, dan subsidi harga Rp 7.170 per kg.

“Asumsi lain adalah stok awal 2018 yang diprediksi 1.380.654 ton dan stok akhir 2017 sebesar 1.548.693 ton,” kata Djarot saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di Jakarta, pekan lalu.

Menanggapi hal itu, Komisi IV DPR menerima penjelasan atas usulan pagu subsidi pangan pada RAPBN 2018 sebesar Rp 21,67 triliun. Selanjutnya, Komisi IV DPR akan membahas sesuai ketentuan perundang-undangan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron sebagai Ketua RDP menyoroti kenaikan marjin keuntungan (margin fee) yang diajukan Bulog. “Untuk 2018, ada kenaikan margin fee, yakni dari Rp 128 miliar pada 2017 menjadi Rp 670,75 miliar pada 2018,” kata dia.

Djarot menjelaskan, kenaikan tersebut masih dalam batas kewajaran. Marjin diperlukan guna memenuhi biaya operasional Bulog. Karena itu, Bulog mengajukan kenaikan margin fee dari Rp 50 per kg menjadi Rp 260 per kg. Dengan besaran itu, margin fee Rp 260 per kg terhadap harga masih sekitar 3%.
Herman mengatakan, kenaikan tersebut memang diperlukan karena penugasan Bulog yang bertambah. Belum lagi, Bulog harus menambah gudang dan membangun rantai pendingin.

Terkait masih rendahnya penyaluran rastra, Komisi IV DPR menghimbau Bulog mendorong pemerintah daerah (pemda) agar mempercepat pengajuan alokasi. Mengutip paparan tertulis Bulog dalam RDP itu, penyaluran rastra per 12 Juni 2017 tercatat baru 34,07% dari total alokasi 2.558.294 ton, atau setara 871.674 ton untuk 14,212 juta kepala keluarga (KK) RTS.

Dalam hal pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Komisi IV DPR meminta pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif. “Sementara BPNT dievaluasi, alokasi anggaran dan RTS-nya dapat dikembalikan ke dalam alokasi rastra,” kata Herman. [AF-04]