Jakarta, AF – Kesimpangsiuran data pangan seharusnya bisa diatasi dengan koordinasi antarinstansi pemerintah yang terkait. Salah cara yang paling efektif adalah memanfaatkan data satelit untuk memperkuat akurasi data-data pangan. Pendekatan melalui radar dan satelit (Radarsat) tersebut bisa mendeteksi dan mendata banyak hal, mulai dari kesuburan lahan, data vegetasi, komoditas, hingga pemanfaatan untuk kawasan hutan tanaman industri.
Demikian disampaikan Direktur Intensif Agro Maritim (IAM) Indonesia Gideon Ketaren di Jakarta, Jumat (19/1), menyikapi minimnya data akurat terkait dengan sejumlah komoditas pertanian dan perkebunan di Indonesia.
Gideon menegaskan bahwa hal yang paling utama adalah komitmen dari para pihak yang terkait dalam pembenahan data tersebut. Komitmen itu bisa ditindaklanjuti dengan koordinasi yang dimotori oleh jajaran Kementerian Pertanian (Kemtan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemdag), Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan beberapa instansi terkait lainnya.
“Sejak awal masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo sudah menyadari kesimpangsiuran data tersebut. Ini yang harus ditindaklanjuti oleh jajarannya dalam pemerintahan,” tegas alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
Dikatakan, upaya memanfaatkan data Radarsat merupakan salah satu terobosan di tengah ego sektoral yang menyebabkan perbedaan data sangat besar. Semua data yang dikehendaki bisa diperoleh sehingga kepastian data terkait tanaman atau komoditas bisa diperoleh untuk menyusun tindak lanjutnya.
“Radarsat bisa bekerja tanpa hambatan cuaca, malam dan awan atau asap dan kabut. Sangat tepat untuk program One Map One Policy. Bisa diterapkan untuk komoditas apa saja, termasuk padi dan tanaman pangan lainnya,” ujarnya.
Dengan demikian, kata Gideon, tidak ada lagi saling tuding antarinstansi sebagaimana yang terjadi belakangan ini. Sebaliknya, dengan Radarsat maka data statistik pangan yang dirilis selama ini akan semakin akurat.
“Kebijakan yang disusun pun akan semakin tepat karena berdasarkan data yang akurat. Selama ini data tersebut dipermainkan karena ada kebijakan yang hendak diloloskan untuk kepentingan tertentu,” katanya.
Seperti diketahui, metode pengecekan data satelit memiliki tingkat kesalahan (error) yang semakin tipis hingga kurang dari 10%. Hal itu bisa diatasi dengan pengecekan petugas langsung ke lapangan sehingga data yang dihasilkan makin berkualitas. [AF-02]
Be the first to comment