Pengusaha Lokal Terhimpit, Harus Ada Intervensi Pemerintah

Kupang, Agrifood.id – Pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan indikator yang membaik, sekalipun belum menunjukkan kondisi yang diharapkan. Sejalan dengan ini, perbaikan ekonomi di daerah juga diharapkan ikut membaik. Untuk itu, berbagai upaya mendorong pembangunan ekonomi daerah sebaiknya melibatkan pelaku ekonomi atau pengusaha lokal.

“Hal itu akan mempercepat perbaikan ekonomi daerah karena semua pihak di tingkat lokal juga terlibat,” demikian disampaikan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni di Kupang, awal pekan ini.

Penegasan Ferdi itu dalam rangka penguatan ekonomi daerah dan terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengakui kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 mulai beranjak membaik. Pemerintah mengapresiasi perekonomian yang terus menuju ke arah perbaikan sejak tahun 2020 ketika awal pandemi Covid-19.

Ferdi memberi apresiasi terhadap apa yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan dalam forum Indonesia Investment Forum dengan Uni Eropa belum lama ini. Namun, diperlukan upaya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor perlambatan ini akibat perputaran uang di masyarakat sangat terbatas. “Padahal, salah satu sumber keuangan terbesar yang ada di daerah ini berasal dari pemerintah,” ungkap Ferdi.

Dia memberikan contoh perputaran uang yang lambat dan sangat terbatas di masyarakat, yakni banyak sekali proyek pemerintah dikuasai pengusaha dari luar daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan pada umumnya di Indonesia Bagian Timur termasuk para pelaku seperti Badan Usaha Milik Negera (BUMN).

Jadi, katanya, seluruh uang dari ‘kue’ proyek yang didapatnya dibawa lari ke daerah asalnya. Padahal, sebaliknya ketika pemerintah mencanangkan berbagai proyek di seluruh Indonesia bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. “Salah satunya harus melibatkan pengusaha-pengusaha yang berasal di daerah masing-masing tersebut. Para pengusaha dari luar daerah ibaratnya sebagai pengusaha kutu loncat yang datang silih berganti kemudian mengambil uangnya lalu lari keluar lagi,” jelasnya.

Padahal, kata dia, para pengusaha di daerah ini yang sudah banyak berinvestasi dengan berbagai peralatan dan terpaksa menganggur alias tidak punya pekerjaan.

Untuk itu, lanjut Ferdi, pemerintah harus terlibat dalam memperkuat ekonomi daerah dengan melibatkan pelaku ekonomi lokal. “Bila perlu ada sebuah Keputusan Presiden (Keppres) RI yang mengatur tentang proyek-proyek yang nilainya hingga Rp 100 miliar harus diprioritaskan kepada pengusaha di daerah,” saran Ferdi. [KP-03] agrifood.id@gmail.com