JAKARTA, AF – Potensi singkong di wilayah Maluku Utara masih cukup besar sebagai pangan dan kebutuhan industri. Selain meningkatkan kesejahteraan dari hilirisasi singkong, juga memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) di luar tambang. Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) mendorong agar aktivitas pengolahan singkong, terutama menjadi tapioka, dioptimalkan kembali.
“Singkong masih sangat potensial di Maluku Utara. Halmahera Utara pernah punya pabrik tapioka yang bisa dioptimalkan lagi,” kata Helmi Hasanudin selaku Wakil Ketua DPP MSI, Selasa (29/7/2025).
Dikatakan, tapioka yang diolah dari singkong masih diperlukan untuk memenuhi pasar Maluku Utara dan sekitarnya. Tapioka diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan (kuliner dll) juga bahan baku industri makanan/minuman ataupun farmasi. Namun, pengelolaannya harus profesional dan memperkuat kemitraan dengan petani atau produsen.
“Perlu penataan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir sehingga semua terlibat bersama-sama agar singkong bisa menggerakkan ekonomi lokal. Pihak swasta yang akan melakukan investasi pun semakin tertarik karena iklimnya kondusif,” tambah Heri Soba yang juga Sekjen MSI.
Seperti diketahui, PT KSO Capitol Casagro yang mengolah tapioka di Kecamatan Galela Barat, Halmahera Utara, kini tidak beroperasi lagi. Padahal perusahaan yang diresmikan Bupati Frans Manery pada tahun 2020 tersebut seharusnya bisa menjadi penggerak ekonomi daerah. Ada sejumlah persoalan sehingga manajemen menghentikan kegiatan sejak akhir tahun 2022 lalu. Padahal, perusahaan sudah mengeluarkan dana investasi yang sudah cukup banyak. Sekitar 200 pekerja pabrik pun sudah diberhentikan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan pabrik terlantar dan sejumlah kawasan mulai dipenuhi alang-alang. Beberapa alat dan mesin penunjang masih terlihat tetapi tidak terurus.
Belum lama ini, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos secara terbuka menyampaikan kondisi fiskal wilayahnya yang dinilai masih sangat lemah. Provinsi Maluku Utara perlu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari aktivitas di luar tambang. Untuk itu, potensi perikanan dan pertanian perlu dioptimalkan, salah satunya singkong (kasbi).
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah kepala daerah di DPR RI, Jakarta, Mei lalu, Sherly menyatakan struktur pendapatan daerahnya belum menunjukkan pertumbuhan signifikan. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi, sementara semua Dana Alokasi Umum (DAU) terserap untuk belanja pegawai.
“Kondisi fiskal kami sangat lemah. Seluruh DAU yang kami terima habis untuk belanja pegawai. Kami benar-benar bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pembiayaan operasional,” ungkap Sherly, dalam akun tiktok @sherlytjoanda.[PR/AF]
Advertorial
IpeComm melayani jasa editor, penulisan kreatif, media/public relation, komunikasi (government/community/private), promosi, business intelligent, analisis media, hingga crisis management. Didukung tim ahli & profesional, berpengalaman luas dalam komunikasi dan pernah berkarir di sejumlah media nasional/internasional. Bisa hubungi 081356564448 atau agrifood.id@gmail.com.
Be the first to comment