Akses Baru 30%, Perbankan Dukung Pendanaan Kopi dan Kakao

Peserta workshop pembiayaan pertanian di Jakarta, Selasa (8/5).

Jakarta – Akses perbankan untuk yang melayani para petani kopi dan kakao baru mencapai 30%. Himpunan Alumni Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (HA SB IPB) terus mendorong berbagai upaya peningkatan pembiayaan itu. Langkah itu merupakan salah satu upaya meningkatkan produksi kedua komoditas yang masih tertinggal jauh dari kelapa sawit.

Ketua HA SB IPB Rudy Irawan menegaskan langkah itu dilakukan melalui berbagai cara, termasuk dengan menggelar seminar tentang pembiayaan komoditas perkebunan di Jakarta (8/5). “Baru sekitar 30% para petani kopi dan kakao di Indonesia yang terbantu secara finansial lewat lembaga perbankan. Selebihnya para petani masih harus mengupayakan pendanaan sarana produksi pertanian secara swadaya,” katanya.

Padahal, kata Rudy, sebagian besar produksi kopi dan kakao dihasilkan dari perkebunan rakyat. Jika akses pendanaan atau permodalan semakin digenjot, maka peningkatan produksi bisa ditingkatkan.

Hal ini sangat berbeda dengan kelapa sawit yang sudah banyak mendapatkan akses pembiayaan melalui perbankan.
“Kopi dan kakao ini tidak banyak berkolaborasi dengan perkebunan inti sehingga jaminan pendanaan juga sangat minim. Lain halnya dengan kelapa sawit yang banyak memiliki perkebunan inti,” ujarnya.

Untuk itu, dengan rencana alokasi pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 120 triliun pada 2018 ini diharapkan pendanaan tersebut semakin meningkat. HA SB IPB juga akan merekomendasikan sejumlah langkah-langkah kolaborasi sehingga semakin menggerakkan pendanaan bagi komoditas pertanian lainnya.
“Selain kopi dan kakao, masih banyak yang harus disentuh, seperti kelapa dan lada,” ujar pengusaha yang banyak bergerak dalam komoditas ini.

Baca : Fenomena Filipina dan AS, Pokphand Ajak IPB Kaji Kepentingan Indonesia

Sebelumnya, Direktur Pembiayaan Pertanian – Ditjen PSP Kementerian Pertanian Sri Kuntarsih usai menjadi pembicara seminar Pembiayaan Komoditas Pertanian di Indonesia menjelaskan program pemerintah terkait skema kredit atau pembiayaan modal kerja kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak.
Para petani dan pelaku budidaya komoditas kakao dan kopi nasional yang selama ini memiliki akses yang rendah terhadap permodalan khususnya dari perbankan, harus memanfaatkan fasilitas KUR dengan bunga 7%.
“Pada Tahun Anggaran 2018 Rencana Target Pemerintah menyediakan dana sebesar Rp 120 triliun untuk program KUR dalam upaya mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional. Alokasi KUR tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil, khususnya di sektor pertanian,” kata Sri.

Di tempat yang sama, Rusdianto Wibowo selaku Senior Vice President, Commodity & Structured Trade Finance HSBC mengatakan alokasi pendanaan yang sudah disediakan pemerintah tersebut patut diapresiasi. Apalagi, komoditas perkebunan juga mendapatkan prioritas sehingga menopang produksi. Jika peroduksi terus meningkat maka tidak saja meningkatkan kesejahteraan petani.

Lebih dari itu, perdagangan akan komoditas tersebut juga akan terus meningkat karena kebutuhan dalam negeri dan ekspor masih tetap tinggi. Ini juga akan mengerakkan berbagai sektor terkait dengan perdagangan komoditas tersebut.

“Dampaknya akan sangat besar dari produksi hingga perdagangan sehingga akan meningkatkan transaksi dan pembiayaan baik ekspor maupun industri olahan,” ujar Rusdianto.

Dalam seminar itu, Rusdianto menjelaskan berbagai hal terkait dengan pembiayaan komoditas, termasuk komoditas pertanian yang mempunyai potensi besar di Indonesia. [AF-02]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*